Pemerintah resmi mengubah pola kerja aparatur sipil negara (ASN) di daerah. Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menerbitkan surat edaran yang memperkenalkan sistem kerja fleksibel: kombinasi work from office (WFO) dan work from home (WFH). Mulai 1 April 2026, ASN dijadwalkan bekerja dari rumah satu hari setiap pekan, tepatnya setiap Jumat.

Kebijakan ini tertuang dalam SE Nomor 800.1.5/3349/SJ yang mengatur penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan di lingkungan pemerintah daerah. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong budaya kerja yang lebih modern—lebih fleksibel, namun tetap efektif dan efisien.

Tito menjelaskan bahwa skema kerja baru ini bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga strategi mempercepat digitalisasi layanan publik. Pemerintah daerah didorong untuk semakin serius mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta memperkuat transformasi birokrasi berbasis teknologi.

Pengalaman selama pandemi COVID-19 menjadi bukti bahwa sistem kerja digital bisa dijalankan. Karena itu, penerapan WFH dinilai sebagai momentum untuk memaksimalkan kembali pemanfaatan teknologi dalam tata kelola pemerintahan.

Meski begitu, Tito menegaskan bahwa kebijakan ini tidak boleh menurunkan kualitas kinerja ASN. Produktivitas tetap menjadi prioritas utama. Pemerintah daerah pun diminta menyiapkan sistem pengawasan dan pengendalian yang jelas agar pelaksanaan WFH maupun WFO berjalan optimal.

Tidak semua unit kerja bisa menikmati fleksibilitas ini. Layanan publik yang berhubungan langsung dengan masyarakat tetap wajib beroperasi dari kantor. Beberapa sektor bahkan dikecualikan sepenuhnya dari WFH, seperti penanganan kebencanaan, ketertiban umum, layanan kesehatan, pendidikan, hingga administrasi kependudukan dan perizinan. Hal ini untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan tanpa hambatan.

Di sisi lain, pemerintah juga mendorong efisiensi anggaran melalui kebijakan ini. Kepala daerah diminta menghitung potensi penghematan dari perubahan pola kerja tersebut. Dana yang berhasil dihemat nantinya bisa dialokasikan untuk program prioritas, termasuk peningkatan kualitas layanan publik dan pembangunan daerah.

Kebijakan ini akan dievaluasi secara berkala setiap dua bulan. Bupati dan wali kota diwajibkan melaporkan pelaksanaannya kepada gubernur, yang kemudian diteruskan ke Menteri Dalam Negeri.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut bahwa konsep WFH juga dapat diterapkan di sektor swasta, tentu dengan penyesuaian sesuai karakter masing-masing industri. Namun, ia menegaskan bahwa sektor-sektor strategis seperti industri, energi, pangan, transportasi, logistik, dan keuangan tetap harus berjalan normal.

Untuk sektor pendidikan, kegiatan belajar mengajar tingkat dasar hingga menengah tetap dilakukan secara tatap muka penuh. Sedangkan perguruan tinggi akan menyesuaikan dengan kebijakan masing-masing kementerian.

Selain pengaturan kerja, pemerintah juga membatasi mobilitas dinas. Penggunaan kendaraan dinas dikurangi hingga 50 persen, perjalanan dinas dalam negeri ditekan setengahnya, dan perjalanan luar negeri bahkan dipangkas hingga 70 persen.

Langkah ini diperkirakan membawa dampak besar terhadap penghematan anggaran negara. Dari sisi APBN, efisiensi bahan bakar minyak saja diproyeksikan mencapai Rp6,2 triliun, sementara penghematan konsumsi BBM masyarakat bisa menyentuh angka Rp59 triliun.